DATA DASAR PEGAWAI

Data dasar pegawai adalah kumpulan informasi mengenai seorang pegawai, seperti data pribadi (nama, NIK, KTP), informasi pekerjaan (jabatan, tanggal bergabung), riwayat pendidikan dan karier, data administratif (gaji, BPJS), serta data kehadiran dan cuti. Data ini dikelola secara digital untuk keperluan manajemen sumber daya manusia (SDM), seperti rekrutmen, penggajian, dan pengembangan karyawan, serta dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan di organisasi. 

a. Kategori data dasar pegawai

1. Data pribadi: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor kontak (telepon, email), dan data pribadi lain seperti status pernikahan atau disabilitas.

2. Data pekerjaan: Nomor Induk Karyawan (NIK), jabatan, departemen, tanggal mulai bekerja, dan status kepegawaian.

3. Data administratif: Nomor KTP/SIM, informasi penggajian (termasuk gaji, bonus, dan kenaikan gaji), dan nomor asuransi seperti BPJS.

4. Riwayat pendidikan dan pelatihan: Pendidikan terakhir, sertifikasi, dan pelatihan yang pernah diikuti.

5. Riwayat karier dan kinerja: Riwayat promosi, mutasi jabatan, dan evaluasi kinerja.

6. Data kehadiran dan cuti: Data absensi, jumlah hari cuti, dan jenis cuti yang diambil. 

b. Fungsi data dasar pegawai

1. Manajemen SDM: Memudahkan pengelolaan data karyawan secara efisien dan terstruktur untuk berbagai keperluan seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan.

2. Pengambilan keputusan: Menyediakan data yang dibutuhkan pimpinan untuk membuat keputusan terkait sumber daya manusia dan strategi organisasi.

3. Perencanaan: Menjadi dasar untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan karyawan di masa mendatang.

4. Kepatuhan: Membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan standar hukum lainnya.

5. Efisiensi operasional: Meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya administratif dengan menjaga data terpusat dan mudah diakses. 

Fungsi dan Tujuan

1. Perhitungan Kebutuhan: Aplikasi ini menghitung kebutuhan SDMK berdasarkan analisis beban kerja (Anjab ABK) dan standar minimal ketenagaan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan terkait.

2. Pemerataan Tenaga Kesehatan: Tujuannya adalah untuk memastikan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia.

3. Acuan Perencanaan: Hasil perhitungan Renbut menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan, dinas kesehatan daerah, hingga pemerintah pusat (Kemenkes dan Kemenpan RB) dalam proses pengadaan atau rekrutmen tenaga kesehatan, termasuk untuk formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). 

Akses Aplikasi

• Sistem ini berbasis online dan dapat diakses melalui portal resmi Kemenkes. Pengguna fasilitas kesehatan dapat melakukan login ke dalam sistem. 

• Untuk informasi lebih lanjut atau masuk ke dalam aplikasi, Anda dapat mengunjungi situs https://renbut.kemkes.go.id/. Tersedia juga petunjuk penggunaan lengkap dalam bentuk PDF atau video di halaman manual aplikasi Renbut Kemenkes untuk berbagai jenis fasyankes.